Solusi yang ditawarkan PLN untuk menghindari kenaikan TDL, terutama untuk pelanggan berdaya rendah adalah meminta tambahan subsidi. PLN tentu saja tidak akan mengusulkan deregulasi untuk dirinya sendiri.

Kalau DPR ingin melakukan deregulasi terhadap PLN suapa lebih kompetitif dan mengundang investor baru, yang memungkinkan ada di dua ujung: pembangkit dan retail. Sementara untuk distribusinya, karena perlu infrastruktur, maka agak susah untuk beranjak dari monopoli.

Kalau memang ada investor yang berminat, terutama di sisi pembangkit, sebisa mungkin diadakan dialog langsung dengan mereka, bukan lewat PLN. Bagaimanapun juga, PLN punya kepentingan sendiri untuk terus melakukan monopoli. PLN bisa mengambil untung lewat distribusi (yang dia monopoli), sementara dia bisa tekan harga pembangkit untuk mendorong pesaing mundur.

Yang bisa dilakukan untuk sekarang adalah melihat komponen dari TDL itu sekarang bagaimana. Berapa persen untuk pembangkit, berapa untuk distribusi, dll. Mungkin saja yang dimaui investor itu bukan naiknya TDL, tapi fair playing field dengan PLN. Untuk Amerika, misalnya bisa dilihat di EIA (Energy Information Administration), sub-bagian dari Department of Energy.

Dengan mengetahui komponen TDL (kemudian dibandingkan dengan negara lain persentasenya), paling tidak bisa mulai dilihat dimana ketidak-efisienannya. Apakah sistem yang sekarang bisa dipertahankan, atau perlu kompetisi biar lebih (terpaksa) efisien.

Elan:

Sebelum di-deregulasi perlu dilihat lahannya contestable nggak. Kalo nggak contestable (sunk cost-nya gede banget), jangan-jangan deregulasi hanya memindahkan status monopoli: dari negara ke swasta. Saya setuju monopoli nggak melulu jelek, tapi jelas perlu aturan dan enforcement yang konsisten.

Intinya kalo mau dibuka: harus diuji apakah lahannya memberikan peluang yang fair buat banyak pelaku untuk masuk. Mengkaji struktur TDL juga usul yang bagus: kita bisa melihat dimana sebenarnya inefisiensi terjadi. Jika inefisiensi bisa ditekan mungkin kenaikan TDL bisa minimal, jika kenaikan tsb tetap harus dilakukan.

Untuk perbandingan, saran saya mungkin perlu juga membandingkan dengan negara yang development levelnya kurang lebih sama –selain dengan negara maju kaya US. Nggak usah jauh-jauh, Malaysia, Thailand, atau Philipine saya kira cukup comparable.

Maraknya dan mahalnya sekolah swasta di Indonesia (terutama di Jakarta, sementara masih berkonsentrasi di tingkat dasar) mengundang sedikitnya 2 pertanyaan:

• Apakah sekolah merupakan faktor penentu dalam kualitas pendidikan?
• Mana yang lebih baik: memperbaiki kualitas sekolah negeri atau membantu tersedianya pilihan yang terjangkau (lewat sistem voucher misalnya)?

Dua professor fakultas pendidikan dari UIUC melakukan penelitian terhadap skor tes matematika lebih dari 340000 murid kelas 4 dan 8 di 13000 sekolah baik negeri maupun swasta. Hasil penelitian menunjukkan skor dari murid sekolah swasta lebih baik. (NY Times artikel tentang penelitian ini)

Tunggu dulu, ceritanya belum selesai

Tetapi kalau murid-murid hanya berbeda sekolah mereka, sementara berbagai faktor demografis (pendapatan orang tua, tingkat pendidikan orang tua, lingkungan rumah dll) sama, maka murid sekolah negeri tidak kalah bahkan lebih baik daripada murid sekolah swasta. Kalau ada dua anak kembar, maka kemungkinan besar skor tes anak kembar yang di sekolah negeri lebih baik daripada saudara kembarnya di yang sekolah swasta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor bawaan murid (siapa orang tuanya, dimana dia tinggal) lebih berpengaruh terhadap skor tesnya daripada jenis sekolahnya.

Di buku Freakonomics ada bab yang membahas tentang berbagai penelitian terhadap peranan orang tua dalam kesuksesan pendidikan anak. Kesimpulannya hampir mirip, faktor yang lebih menentukan “is not what the parents do, is who the parents are.”

Usaha orang tua untuk berusaha mencari dan membiayai sekolah swasta menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan anak. Kepedulian ini lebih menentukan kesukesan pendidikan tersebut dibanding jenis sekolah yang dipilih.

Yang perlu diingat, sarana pendukung (guru, buku, fasilitas, kurikulum) sekolah negeri di Indonesia masih sangat minim dan jauh tertinggal dibanding sekolah swasta. Kalau hal ini bisa diperbaiki, berarti masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang cukup berkualitas dengan harga terjangkau.

Sistem voucher sendiri secara teknis masih sulit untuk direalisasikan. Di Amerikapun sistem ini tidak tersebar luas. Yang mungkin bisa dilakukan adalah menerapkannya di satu kota yang sekolah swastanya cukup banyak dan berkembang. Di Depok misalnya.

Sekolah bukan satu-satunya sarana pendidikan. Pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan sebelum dan di luar sekolah. Misalnya melalui pengadaan buku-buku murah atau pembuatan acara pendidikan di televisi.

Elan:

Equally important juga adalah ‘mengontrol’ important unobserved characteristics kayak misalnya perbedaan besar subsidy per anak di sekolah swasta dan negeri. Ini, most likely, merupakan faktor penting yang bisa membedakan tingkat prestasi anak, dan kayaknya nggak di kontrol (karena mungkin nggak ada datanya) dalam penelitian tsb. Untuk Indonesia sendiri kondisinya kurang lebih sama. Ada satu paper yang bahas ini dari Newhouse dan Beegle, judulnya “The effect of school type on academic achievement: Evidence from Indonesia”.

Studi itu menunjukan bahwa anak-anak yang lulus dari SMP negeri di Indonesia cenderung memiliki nilai (NEM) yang lebih tinggi dari anak-anak yang lulus dari tipe sekolah lainnya. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa? One of the answers is better input. Sekolah negeri punya input yang lebih baik dari sekolah-sekolah lainnya. Dan ini yang di-proxy oleh faktor-faktor demografis tadi.

Pertanyaan lanjutannya kenapa koq sekolah negeri yang dapet input yang baik. Disini issue-nya supply and demand. Paling tidak sampai lima tahun yang lalu, pemerintah masih jadi dominant supplier (kalo nggak bisa dibilang monopoli) untuk komoditas pendidikan lewat subsidi. Subsidi ini yang partly menjelaskan secara umum sekolah-sekolah negeri unggul dalam kualitas (guru, gedung, dlsb) dan fasilitas (perpus, dll). Perkecualiannya mungkin di kota-kota besar. Pasar pendidikan publik ini juga di-quota/rationed, lewat seleksi masuk sekolah terpusat. Disisi lain, ‘selera’ konsumen (ortu murid) cenderung masih the one and only: yang penting anaknya pinter. This raises selection problem: yang pinter cenderung masuk ke sekolah negeri, sisanya ke swasta.

Makin kesini dua sisi pasar ini bisa dan akan berubah. Peran pemerintah kita lihat makin berkurang (subsidi berkurang, test masuk didesentralisasi, dlsb) dan bermunculan ‘supplier-supplier’ pendidikan lain. Dengan kata lain, pasar punya persaingan sekarang. Di sisi lain, selera, objective dan daya beli ortu murid juga berubah. Misalnya, orang tua nggak lagi sekedar pengin anaknya pinter ‘ilmu dunia’, tapi juga pengen punya ilmu agama. Kecenderungan baru ini eventually jelas akan mengubah peran ‘tipe se kolah’ dalam menentukan prestasi anak.

Namun jangan seneng dulu dengan perkembangan ini. Jika persaingan di pasar lain mungkin bisa menurunkan harga, di pasar pendidikan ceritanya bisa berbeda. Persaingan di pasar pendidikan nggak sempurna, dimana setiap supplier bisa menarik garis perbedaan dengan pelaku lainnya. As a result, instead of driving the price down, this ‘competition’ even increase the price of education. Fenomena sekolah mahal saat ini, menurut saya, adalah buah dari fenomena ini.