Regarding current problem of energy shortage, Arianto correctly suggested that we should move from offering superficial solutions to identifying and investigating the sources of the problem. Like all the other problems Indonesia is facing, this problem doesn’t stand alone and trying to fix it correctly means having to deal with some parts of other equally complicated problems. Of course there won’t be a panacea, but it’s always dangerous to depend on a pain reliever for a longer period than necessary. And, looking at the source of pain will hurt and also remind you that the medicine will be bitter, hard to swallow and take a long time to make any difference.

An obvious solution to –higher than supply available– demand of energy is of course price adjustment. Right after the last price hike, fuel consumption decreased by 16%. It doesn’t last long, the consumption climbs back up by some measure as much as 8%. The question is not whether price should be increased even more if we want reduction in consumption. The question is how to target and compensate the price increase for people with lower income. The President just recently mentioned that this has to be done, although he might take some hit politically. I hope he supplements this cure with other treatments for some people who have strong negative reactions (allergy) to the original medicine.

One main cause of the high demand is the relatively high fuel consumption by Indonesian motorists. Motor gasoline consumption in Indonesia is slightly above 50% of the total fuel consumption. While the U.S. transportation sector, with higher number of cars and longer distance travelled per capita, consumed about 44% of total fuel in 2004. Reducing motor fuel consumption can be achieved by reducing the number of cars and the time they spent on the road especially in Jakarta and other big cities. The “3 in 1″ rule tried to do just that. More comprehensive system could be designed based on Vickrey (1996 Nobel Prize for auction and decision theory in general) congestion pricing scheme. Variants of this scheme have been tried successfully in Singapore since 1970s and in London since 2003.

Again, just like the fuel price increase, the revenue raised can be distributed to people who can’t afford the tolls, for example by providing them yet another inexpensive mass transportation system. The ones available are not sufficient in terms of quality and quantity. The newly built systems were either half-hearted attempts, poorly designed, or unfinished due to sudden changes in policy or finances. I’m pretty confident that we have enough brain power to design it properly. As always what we need is the gut to drink up the medicine.

Saya baru baca-baca soal hasil survei biaya hidup (living cost) dari Mercer. Mercer adalah perusahaan Human Resources yang banyak dipakai jasanya oleh berbagai perusahaan internasional. Survei ini dipakai sebagai standar bagi berbagai perusahaan untuk menentukan gaji pegawai mereka di luar negeri.

Untuk internasional, standarnya adalah New York City dengan indeks 100. Indeks untuk Jakarta untuk tahun 2005 adalah 78.9, yang berarti biaya hidup di Jakarta adalah 78.9% dari biaya hidup di NYC. Sebagai gambaran untuk yang di Amerika, San Francisco mempunyai index 84.9, Chicago 84.6, Washington DC 77.4, Boston 77.0, dan Pitttsburgh 69.6. Kuala Lumpur mempunyai index 67.7, sementara Singapura 82.2.

Indeks ini didapat dengan melakukan survei terhadap harga kumpulan barang dan jasa pokok yang sama di berbagai kota. Jadi harga keperluan pokok tersebut lebih murah di Jakarta daripada di NYC atau Chicago, tapi lebih mahal daripada di Boston. Yang harus diingat adalah ini untuk harga barang yang sama, kalau di NYC kita makan roti, berarti kita harus melihat harga roti tersebut di Jakarta, bukan harga nasi. Harga apartemen misalnya, berarti juga harus memiliki fasilitas yang sama (misalnya air panas, ac dll). Biaya hidup di Jakarta 80% dari NYC itu untuk barang-barang yang sama, yang biasanya diperlukan oleh expatriat. Untuk penduduk lokal, pilihan barangnya biasanya lebih murah, yang juga dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan.

Indeks Jakarta untuk tahun 2005 ini lebih rendah dari indeks tahun 2004 (83.9) dan 2003 (80.0), dan lebih tinggi dari indeks tahun 2002 (72.3) dan 2001 (68.5). Kalau digabung dengan naiknya pendapatan rata-rata penduduk, ini berarti dari tahun 2003-2005 ada peningkatan “purchasing power” (kemampuan membeli).

Untuk perbandingan kota-kota di Indonesia, standar yang dipakai adalah Jakarta dengan indeks 100. Kota-kota yang menjadi tempat operasi perusahaan internasional seperti Balikpapan, Jayapura dan Batam lebih mahal dari Jakarta. Untuk kota besar, Yogyakarta adalah yang paling murah dengan indeks 82. Bandung sedikit lebih mahal dari Yogyakarta, tapi masih jauh lebih murah dibanding Jakarta. Beberapa alasan untuk Bandung adalah banyaknya daerah penghasil bahan pangan di sekitarnya, dan ukuran kota yang relatif kecil membuat biaya transportasi lebih murah.

Hasil kerja kami dalam bentuk tulisan bisa dilihat di halaman articles (juga bisa dicapai melalui ikon “articles” di menu atas). Berikut beberapa hasil tulisan lama:

• Sosialisme: Mengenal lebih dekat sosialisme, dan pandangan Islam terhadap sosialisme. Pengantar diskusi Februari 2003.
• Keberagaman sebagai Aset dalam Pembangunan: Pandangan tentang keberagaman agama, ras, dan ekonomi dan peranan dalam pembangunan. Pengantar diskusi Maret 2004.
• Kapitalisme (pdf). Pengantar Diskusi Mei 2004. Apa sebenarnya “kapitalisme” itu. Mengapa ia menjadi penting dan berpengaruh, terutama dalam diskursus ekonomi, sosial, dan politik. Kaitannya dengan sosialisme. Dan juga membahas kapitalisme kontemporer (Chicago – Milton Friedman).
• Menuju Universitas Riset di Indonesia (draft). Mengambil contoh model “land grant universities” di AS.
• Analisa dan Prediksi Pemilu AS 2004. Mengenal latar belakang kandidat dan partai politik mereka. Implikasi dari hasil Pemilu, khususnya pada kebijakan hubungan luar negeri AS. Diskusi September 2004.
• Tradisi Liberalisme Barat. Tinjauan konteks sejarah yang dibentuk oleh dan membentuk liberalisme. Evolusi liberalisme sampai perkembangan politik dan ekonomi kontemporer di AS.

KASTRA is a Bahasa (Indonesian language) acronym for American Study Circle. Most if not all of us are Indonesian graduate students currently or formerly studying in universities in the US.

We share similar concerns about Indonesia, her land and her people. KASTRA is a medium to gather together our concerns, thoughts and resources on efforts of betterment of Indonesia. More specifically, we want to translate (where applicable) what we learn in or out of school while we are in the US to help these efforts.

Circle denotes the informal yet serious aspect of this enterprise. Anybody can sit and learn from everybody in this circle. The circle can be in the forms of online discussions, teleconferences or regular meetings and seminars. The results will be published and blogged here.

We hope to learn today for Indonesia tomorrow.