Demikian salah satu kesimpulan yang didapat dari seminar energy bertajuk “Managing Energi for Better Prosperity” yang digagas Pusat Informasi dan pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) wilayah Amerika Serikat (AS) dan Kanada, di University of Toledo, Ohio, AS, Sabtu (19/4), atau Minggu (20/4) Waktu Indonesia Barat. Berbicara dalam seminar ini Manager PLN Cabang Bogor, Khairil Wahyuni, pakar transportasi Danet Suryatama, PhD dan ekonom Aria Novianto, kandidat Doktor Ekonomi University of Illinois.

Seminar ini juga dihadiri oleh Konsulat Jendral RI di Chicago, Hidayat Kartahadimaja dan Atase Pertanian Kedutaan Besar RI untuk AS, Maryanto. Peserta seminar hadir dari berbagai penjuru AS, diantaranya dari Texas, North Carolina dan Missouri.

Khairil memulai seminar dengan membahas restukturisasi managemen energi dengan melihat kasus di AS dan di Indonesia. Beberapa negara bagian di AS membuka kompetisi bebas untuk energi. Dengan membuat perbandingan antara negara bagian yang melakukan deregulasi dan yang tidak, Khairil mengambil kesimpulan bahwa kompetisi bebas belum tentu menghasilkan harga yang lebih murah.

Pemerintah perlu terus mendorong pengembangan energi alternatif terutama oleh wiraswata kecil dengan bekerja sama dengan PLN. Pengurangan subsidi untuk PLN akan berakibat ke kenaikan harga energi. Tetapi hal ini juga akan mendorong rakyat untuk melakukan penghematan energi.

Danet Suryatama melanjutkan dengan membahas urgensi dan teknologi pembangunan energi alternatif. Pemakaian berbagai sumber energi konvensional menghasilkan gas-gas yang berbahaya untuk udara, air dan tanah. Emisi gas berbahaya ini meningkat drastis sejak Revolusi Industri. Danet menggambarkan berbagai jenis energi bersih baik bagi transportasi maupun industri. Teknologi pembangunan energi bersih ini sebenarnya banyak yang cocok dan bisa dikembangkan di Indonesia.

Dari kacamata ekonomi, tambah Aria, harga adalah indikator dari meningkatnya permintaan dan adanya ketidakpastian persediaan berbagai sumber energi. Tetapi harga juga menjadi insentif bagi konsumer untuk mengurangi pemakaian dan bagi produser untuk mencari berbagai sumber energi baru.

Emisi yang dihasilkan dari pemakaian energi dirasakan oleh banyak pihak, termasuk yang tidak memakai energi. Harga energi seharusnya tidak hanya berasal dari biaya produksi tetapi juga memperhitungkan efek negatif emisi ini. Pemerintah bisa menjalankan kebijakan “cap and trade” dengan membatasi jumlah total emisi dan menjual belikan hak untuk mengeluarkan emisi. Pasar yang tercipta lewat kebijakan ini bisa mendorong inovasi untuk menurunkan emisi.

Kalau DPR ingin melakukan deregulasi terhadap PLN suapa lebih kompetitif dan mengundang investor baru, yang memungkinkan ada di dua ujung: pembangkit dan retail. Sementara untuk distribusinya, karena perlu infrastruktur, maka agak susah untuk beranjak dari monopoli.

Kalau memang ada investor yang berminat, terutama di sisi pembangkit, sebisa mungkin diadakan dialog langsung dengan mereka, bukan lewat PLN. Bagaimanapun juga, PLN punya kepentingan sendiri untuk terus melakukan monopoli. PLN bisa mengambil untung lewat distribusi (yang dia monopoli), sementara dia bisa tekan harga pembangkit untuk mendorong pesaing mundur.

Yang bisa dilakukan untuk sekarang adalah melihat komponen dari TDL itu sekarang bagaimana. Berapa persen untuk pembangkit, berapa untuk distribusi, dll. Mungkin saja yang dimaui investor itu bukan naiknya TDL, tapi fair playing field dengan PLN. Untuk Amerika, misalnya bisa dilihat di EIA (Energy Information Administration), sub-bagian dari Department of Energy.

Dengan mengetahui komponen TDL (kemudian dibandingkan dengan negara lain persentasenya), paling tidak bisa mulai dilihat dimana ketidak-efisienannya. Apakah sistem yang sekarang bisa dipertahankan, atau perlu kompetisi biar lebih (terpaksa) efisien.

Elan:

Sebelum di-deregulasi perlu dilihat lahannya contestable nggak. Kalo nggak contestable (sunk cost-nya gede banget), jangan-jangan deregulasi hanya memindahkan status monopoli: dari negara ke swasta. Saya setuju monopoli nggak melulu jelek, tapi jelas perlu aturan dan enforcement yang konsisten.

Intinya kalo mau dibuka: harus diuji apakah lahannya memberikan peluang yang fair buat banyak pelaku untuk masuk. Mengkaji struktur TDL juga usul yang bagus: kita bisa melihat dimana sebenarnya inefisiensi terjadi. Jika inefisiensi bisa ditekan mungkin kenaikan TDL bisa minimal, jika kenaikan tsb tetap harus dilakukan.

Untuk perbandingan, saran saya mungkin perlu juga membandingkan dengan negara yang development levelnya kurang lebih sama –selain dengan negara maju kaya US. Nggak usah jauh-jauh, Malaysia, Thailand, atau Philipine saya kira cukup comparable.

• Apakah sekolah merupakan faktor penentu dalam kualitas pendidikan?
• Mana yang lebih baik: memperbaiki kualitas sekolah negeri atau membantu tersedianya pilihan yang terjangkau (lewat sistem voucher misalnya)?

Dua professor fakultas pendidikan dari UIUC melakukan penelitian terhadap skor tes matematika lebih dari 340000 murid kelas 4 dan 8 di 13000 sekolah baik negeri maupun swasta. Hasil penelitian menunjukkan skor dari murid sekolah swasta lebih baik. (NY Times artikel tentang penelitian ini)

Tunggu dulu, ceritanya belum selesai

Tetapi kalau murid-murid hanya berbeda sekolah mereka, sementara berbagai faktor demografis (pendapatan orang tua, tingkat pendidikan orang tua, lingkungan rumah dll) sama, maka murid sekolah negeri tidak kalah bahkan lebih baik daripada murid sekolah swasta. Kalau ada dua anak kembar, maka kemungkinan besar skor tes anak kembar yang di sekolah negeri lebih baik daripada saudara kembarnya di yang sekolah swasta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor bawaan murid (siapa orang tuanya, dimana dia tinggal) lebih berpengaruh terhadap skor tesnya daripada jenis sekolahnya.

Di buku Freakonomics ada bab yang membahas tentang berbagai penelitian terhadap peranan orang tua dalam kesuksesan pendidikan anak. Kesimpulannya hampir mirip, faktor yang lebih menentukan “is not what the parents do, is who the parents are.”

Usaha orang tua untuk berusaha mencari dan membiayai sekolah swasta menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan anak. Kepedulian ini lebih menentukan kesukesan pendidikan tersebut dibanding jenis sekolah yang dipilih.

Yang perlu diingat, sarana pendukung (guru, buku, fasilitas, kurikulum) sekolah negeri di Indonesia masih sangat minim dan jauh tertinggal dibanding sekolah swasta. Kalau hal ini bisa diperbaiki, berarti masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang cukup berkualitas dengan harga terjangkau.

Sistem voucher sendiri secara teknis masih sulit untuk direalisasikan. Di Amerikapun sistem ini tidak tersebar luas. Yang mungkin bisa dilakukan adalah menerapkannya di satu kota yang sekolah swastanya cukup banyak dan berkembang. Di Depok misalnya.

Sekolah bukan satu-satunya sarana pendidikan. Pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan sebelum dan di luar sekolah. Misalnya melalui pengadaan buku-buku murah atau pembuatan acara pendidikan di televisi.

Elan:

Equally important juga adalah ‘mengontrol’ important unobserved characteristics kayak misalnya perbedaan besar subsidy per anak di sekolah swasta dan negeri. Ini, most likely, merupakan faktor penting yang bisa membedakan tingkat prestasi anak, dan kayaknya nggak di kontrol (karena mungkin nggak ada datanya) dalam penelitian tsb. Untuk Indonesia sendiri kondisinya kurang lebih sama. Ada satu paper yang bahas ini dari Newhouse dan Beegle, judulnya “The effect of school type on academic achievement: Evidence from Indonesia”.

Studi itu menunjukan bahwa anak-anak yang lulus dari SMP negeri di Indonesia cenderung memiliki nilai (NEM) yang lebih tinggi dari anak-anak yang lulus dari tipe sekolah lainnya. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa? One of the answers is better input. Sekolah negeri punya input yang lebih baik dari sekolah-sekolah lainnya. Dan ini yang di-proxy oleh faktor-faktor demografis tadi.

Pertanyaan lanjutannya kenapa koq sekolah negeri yang dapet input yang baik. Disini issue-nya supply and demand. Paling tidak sampai lima tahun yang lalu, pemerintah masih jadi dominant supplier (kalo nggak bisa dibilang monopoli) untuk komoditas pendidikan lewat subsidi. Subsidi ini yang partly menjelaskan secara umum sekolah-sekolah negeri unggul dalam kualitas (guru, gedung, dlsb) dan fasilitas (perpus, dll). Perkecualiannya mungkin di kota-kota besar. Pasar pendidikan publik ini juga di-quota/rationed, lewat seleksi masuk sekolah terpusat. Disisi lain, ‘selera’ konsumen (ortu murid) cenderung masih the one and only: yang penting anaknya pinter. This raises selection problem: yang pinter cenderung masuk ke sekolah negeri, sisanya ke swasta.

Makin kesini dua sisi pasar ini bisa dan akan berubah. Peran pemerintah kita lihat makin berkurang (subsidi berkurang, test masuk didesentralisasi, dlsb) dan bermunculan ‘supplier-supplier’ pendidikan lain. Dengan kata lain, pasar punya persaingan sekarang. Di sisi lain, selera, objective dan daya beli ortu murid juga berubah. Misalnya, orang tua nggak lagi sekedar pengin anaknya pinter ‘ilmu dunia’, tapi juga pengen punya ilmu agama. Kecenderungan baru ini eventually jelas akan mengubah peran ‘tipe se kolah’ dalam menentukan prestasi anak.

Namun jangan seneng dulu dengan perkembangan ini. Jika persaingan di pasar lain mungkin bisa menurunkan harga, di pasar pendidikan ceritanya bisa berbeda. Persaingan di pasar pendidikan nggak sempurna, dimana setiap supplier bisa menarik garis perbedaan dengan pelaku lainnya. As a result, instead of driving the price down, this ‘competition’ even increase the price of education. Fenomena sekolah mahal saat ini, menurut saya, adalah buah dari fenomena ini.

Saya melihat berbagai usaha ini sifatnya masih sangat sporadis dan reaktif:

1. Kasus/masalah timbul.
2. Media masa membesarkan atau malah membesar-besarkannya.
3. Reaksi dari masyarakat.
4. Reaksi dari pemerintah (mungkin).
5. Sudah.

Bukan berarti berbagai masalah tersebut tidak penting, tapi dalam konteks yang lebih besar ada yang perlu dan bisa lebih giat kita perjuangkan.

Misalnya kasus formalin. Kalau memang benar berbahaya, apakah hanya formalin saja, bahan kimia yang dipakai dalam pengolahan makanan dan membahayakan kesehatan. Seharusnya kita bertanya lebih luas, bagaimana proses pengolahan makanan di Indonesia, bagaimana sistem kontrolnya, dll.

Apakah majalah yang sekarang sedang diramaikan ini satu-satunya yang menyebar pornografi? Tentu saja tidak. Bagaimana aturan tentang pornografi dan penyebarannya di berbagai media (tidak hanya majalah)? Apakah bisa dikontrol peredarannya? Apakah demand untuk pornografi ataukan supplynya yang memungkinkan untuk diatur?

Untuk setiap kasus ini, energi yang kita kerahkan luar biasa besar. Setelah itu kita berhenti dan beristirahat lama.

Ibarat lari, kita tidak sprint 100 meter dalam waktu 10 detik, kemudian berhenti 20 menit. Seharusnya kita punya perencanaan jangka panjang dalam maraton ini.

Berhubungan dengan ini, ada satu buku yang cukup menarik, baru terbit tahun 2005. Judulnya, “The Moral Consequences of Economic Growth” oleh Benjamin Friedman, Professor di Harvard.

Berhubungan dengan kemiskinan, apakah kita memecahkan masalah yang sekarang ada di depan mata: busung lapar, blt, pendidikan dasar, perbaikan puskemas dll atau lebih berkosentrasi pada tujuan jangka panjang.

[Ini dari reviewnya deLong]
Bagi Friedman, masyarakat modern itu seperti sepeda dengan pertumbuhan ekonomi sebagai rodanya. Masyarakat maju kalau rodanya berputar, dan selama roda tersebut berputar, sepedanya akan stabil. Tapi begitu roda berhenti, kestabilan akan terganggu.

Termasuk dalam kestabilan adalah mencakup demokrasi, kebebasan individu dan kesejahteraan masyarakat.

Saya sendiri masih kurang begitu yakin dengan thesis ini. Dalam masalah kemiskinan, kalau Friedman benar, berarti kebijakan yang
mendukung pertumbuhan GDP dalam jangka panjang akan mengentaskan orang-orang miskin.

Kalau Friedman salah, kira-kira apa rencana jangka panjang kita dalam masalah kemiskinan ini, sebagaimana apa rencana jangka panjang kita dalam berbagai masalah lain?

Tentu saja salah dan benar bukan hanya 2 pilihan yang tersedia. Yang lebih mungkin adalah di antaranya.

Sensus tahun 2000 menyebutkan bahwa penghasilan penduduk di daerah yang terkena banjir dari badai Katrina adalah 28% di bawah rata-rata nasional. Sebanyak 27% penduduk di daerah banjir berada di bawah garis kemiskinan, jauh di atas 12% angka nasional. Kendaraan pribadi hanya dimiliki oleh 79% penduduk sekitar New Orleans, sementara 88% penduduk Amerika memiliki alat transportasi pribadi yang vital untuk mengungsi.

Ketertinggalan informasi menyebabkan rangkaian peringatan tentang bahaya badai dan ancaman banjir kurang mengena ke mereka. Tertinggalnya tingkat pendidikan juga merupakan faktor penting dalam pertimbangan mereka untuk mengabaikan peringatan tersebut. Secara geografis, mereka juga tertinggal di daerah yang lebih rawan banjir dan relatif sulit dijangkau. Hanya 51% dari mereka tinggal di rumah pribadi, relatif rendah dibandingkan dengan 66% untuk tingkat nasional.

Marginalisasi FEMA dan Resiko Ketertinggalan

Dengan berbagai kondisi yang serba mengkhawatirkan tersebut, mereka malah ditinggalkan dan dilupakan dalam perencanaan. Apa yang terjadi di New Orleans ini sudah diprediksi dan disusun skenario untuk menghadapinya oleh berbagai lembaga, termasuk Badan Federal untuk Managemen Bencana (FEMA). Tetapi, seperti dikutip harian New York Times, dalam perencanaan tersebut belum ada prosedur penyelamatan terhadap mereka yang tidak meninggalkan kota. Skenario yang ada berasumsi bahwa penduduk harus bisa mengungsi sebelum bencana terjadi.

Langsung atau tidak langsung asumsi ini adalah buah dari paham konservatif yang memegang tampuk pemerintahan federal Amerika Serikat. Pemerintahan konservatif yang ideal adalah pemerintahan minimal. Konservatif percaya bahwa rakyat lebih tahu bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki, dan mekanisme pasar akan bekerja untuk menjamin keperluan bersama. Hal ini terlihat jelas pada keputusan pemerintah untuk memotong pajak walaupun dihadapkan pada defisit perdagangan dan pembengkakan anggaran biaya untuk Irak. Potongan pajak tersebut diharapkan bisa membangkitkan ekonomi melalui investasi dan konsumsi swasta.

Kemakmuran Amerika dalam setengah abad terakhir tidak lepas dari asas pasar bebas. Mekanisme pasar memberikan kesempatan berkreasi seluasnya dalam kehidupan. Tetapi kebebasan ini juga menciptakan kesenjangan ekonomi yang cukup besar. Mereka yang tertinggal di awal menjadi lebih tertinggal dalam kompetisi. Pendukung pasar bebas juga mengakui fakta ini, tetapi menunjukkan bahwa kualitas hidup penduduk Amerika Serikat, bahkan yang berada di bawah garis kemiskinan, masih jauh lebih baik dibandingkan kehidupan rata-rata penduduk di banyak negara lain. Katrina telah menunjukkan walaupun kehidupan sehari-hari mereka yang tertinggal tersebut cukup baik, resiko ketertinggalan, terutama ketika bencana menimpa, ternyata cukup fatal. Mereka menjadi korban bencana alam yang sebenarnya cukup bisa dihindarkan.

FEMA yang bertanggung jawab terhadap penanganan korban Katrina, juga menjadi korban minimalisasi peran pemerintah. Perubahan struktur dan pengurangan anggaran di FEMA mengurangi kemampuannya, baik dari sisi SDM maupun perangkat keras. Hal ini berarti pemerintah lokal harus menanggung sebagian beban yang sebelumnya ada di FEMA. Tetapi tingkat kerusakan yang parah dan jumlah korban yang banyak menyebabkan pemerintah lokal kewalahan. Ditambah lagi sumber daya lokal yang sangat diperlukan, seperti National Guard dan teknisi bendungan, telah dikirim ke Irak. Mereka jelas memerlukan pertolongan pemerintah federal.

Kewajiban Pemerintah

Willian Cohen, mantan menteri pertahanan di administrasi Clinton dan juga mantan Senator dari Partai Republik, pernah berkata, “Pemerintah adalah musuh, sampai anda perlu teman.” Bagi konservatif, pemerintah seolah musuh, dan perannya bisa digantikan oleh individu dan pasar. Katrina membuktikan bahwa pemerintah diperlukan oleh kaum yang tertinggal untuk ikut membantu menanggung resiko ketertinggalan mereka, terutama dalam situasi darurat dan yang mempunyai implikasi jangka panjang. Pemerintah tidak hanya harus membantu penyelamatan penduduk ketika bencana alam terjadi, tetapi juga memberikan sarana untuk kelangsungan hidup mereka setelahnya.

Masalah lain, seperti kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan, kalau tidak ditangani secara benar juga mempunyai implikasi jangka panjang dan resiko cukup tinggi bagi mereka yang kurang mampu. Dalam berbagai kebijakannya, pemerintah hendaknya tidak hanya melihat hasil angka kemakmuran secara rata-rata, tetapi terlebih harus memperhatikan mereka yang tertinggal. Apalagi kalau yang tertinggal itu adalah sebagian besar dari penduduk, seperti di Indonesia.

• Fuel subsidies: The rise in international oil price means that oil imports cost more than six times of the original budget. This alone should not doom rupiah, since Indonesia also benefits from the exports.
• Increase in domestic oil consumption (despite earlier price hike), coupled with the decline in production (some due to dispute with Exxon).
• Too little too late from BI.
• Indecisive administration that doesn’t signal confidence to already nervous investors.

Adalah menarik untuk dicermati bahwa pada awalnya budaya-budaya tersebut sesungguhnya merupakan budaya lokal/nasional, sebagaimana halnya musik pop atau kaos dagadu ala Jogja di Indonesia. Perbedaannya adalah pada tingkat kemampuan budaya lokal ini berkembang dalam waktu yang cepat menjadi budaya global. Musik pop Indonesia atau kaos dagadu sampai hari ini masih menjadi bagian dari budaya lokal/nasional Indonesia, bahkan semakin tersaingi dengan semakin banyaknya kaum muda Indonesia yang menyenangi musik pop ala barat dan gandrung memakai kaos-kaos bertulisan CIA atau FBI dan isitilah-istilah dalam bahasa Inggris lainnya. Film-film Bollywood dari India masih jauh tertinggal dari film-film Hollywood dalam kemampuannya menjadi fenomena budaya global dunia. Isi dari film-film Boolywood ini pada tingkat tertentu bahkan menjadi semacam salinan (kopian) dari budaya-budaya yang terdapat dalam film-film Hollywood, walaupun dikemas dalam suasana budaya yang berbeda. Fenomena semacam ini sesungguhnya juga terjadi dalam film-film sinetron dan budaya musik di Indonesia. Hal serupa juga terjadi dalam bisnis minuman dimana beberapa pengusaha muslim meluncurkan Mecca Cola dan Qiblah Cola sebagai alternatif lain soft drink bagi umat Islam.

Sebaliknya kita melihat hampir semua budaya dari Amerika dengan cepatnya menjadi budaya global. Budaya-budaya tersebut bukan hanya sekedar disenangi, tetapi juga secara gradual beberapa sisi dari budaya tersebut menjadi gaya hidup, terutama dikalangan kaum muda dan penduduk perkotaan. Gejala semacam ini bukan hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, tetapi juga menunjukkan kecendrungan yang sama di negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Jerman, Perancis, bahkan Inggris sebagai tempat asal muasal Bahasa Inggris. Kita tentunya dengan mudah dapat beragumentasi bahwa fenomena ini tentunya tak lepas dari hegemoni Amerika sebagai satu-satunya negara adi daya saat ini. Tetapi apakah keberadaan Amerika sebagai negara adi daya tersebut kemudian dengan mudahnya menjadi faktor penyebab mengglobalnya budaya-budaya tersebut? Apakah negara-negara lain, terutama negara-negara maju, tidak memiliki kemampuan tekhnologi dan kemapanan media jurnalistik dan komunikasi untuk menyebarkan budaya-budaya populer yang mereka miliki sehingga menjadi budaya global? Atau apakah salah satu penyebab utamanya karena bahasa Inggris (American English) lebih dominan penggunaannya dari pada bahasa-bahasa lain di dunia?

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional telah tak tersaingi oleh bahasa-bahasa dunia lainnya dalam rentang waktu yang cukup lama. Fenomena seperti ini bahkan tetap berlangsung ketika dunia berada dalam perang dingin, dimana sebagian negara di dunia terpolarisasi dalam blok barat yang dimotori oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dimotori oleh Uni Soviet. Kenyataan bahwa pada waktu itu Uni Soviet merupakan salah satu negara super power dunia ternyata tidak mampu menempatkan peran bahasa Rusia sejajar dengan bahasa Inggris dalam percaturan dunia internasional. Sejak zaman Presiden AS John F. Kennedy sampai Ronald Reagen yang mengakhiri perang dingin bersama Michael Gorbachev dunia lebih terekspos dengan budaya populer asal Amerika daripada budaya populer asal Uni Soviet yang hampir sama sekali tak terdengar gaungnya pada waktu itu. Dengan demikian kita dapat berargumentasi bahwa status sebuah negara sebagai negara super power dunia plus kemapanan tekhnologi atau media jurnalistik/komunikasinya tanpa keunggulan dominasi bahasa tidaklah mencukupi untuk mengantarkan budaya ataupun gaya hidup yang dimiliki negara tersebut menjadi budaya atau gaya hidup global.

Sejarah juga mengindikasikan bahwa kegagalan militer Jepang dan Jerman dalam perang dunia II boleh jadi karena tidak adanya language policy (kebijakan berbahasa) yang diterapkan oleh kedua negara tersebut di negara-negara jajahannya. Dengan adanya language policy sebagaimana yang diterapkan oleh penguasa kolonial Inggris di negara-negara jajahannya, secara kultural kemudian terjadi pembentukan persepsi dan pola pikir penduduk dan pemimpin-pemimpin di negeri-negeri jajahannya, dimana persepsi dan pola pikir tersebut adalah persepsi dan pola pikir yang tidak membahayakan kekuasaan kolonialisme Inggris. Kita kemudian dapat berspekulasi bahwa inilah salah satu faktor utama yang menyebabkan kekuasaan imperialisme Inggris bertahan jauh lebih lama dari kekuasaan Imperialisme Jepang dan Jerman.

Amerika dan Bahasa Inggris

Status Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional hari ini tentunya tak terlepas dari fakta bahwa Inggris sebagai sebuah negara dahulunya adalah sebuah negara adi daya dengan wilayah jajahan yang sangat luas didunia. Tidak sebagaimana halnya pola hubungan antara Inggris sebagai sebuah negara adi daya dan tersebar luasnya penggunaan Bahasa Inggris, hubungan antara Amerika sebagai sebuah negara super power dan semakin meningkatnya penggunaan bahasa Inggris yang merujuk kepada Amerika sebagai sebuah entitas peradaban dan kebudayaan hari ini tidaklah didasari pada pola yang sama. Fakta bahwa Amerika adalah sebuah negara super power disertai dengan keberhasilannya mengelola sumber daya yang dimilkinya secara relatif efektif menjadi daya tarik yang kuat bagi banyak orang, utamanya kaum muda, di berbagai negara di dunia untuk mengidentifikasikan dirinya baik secara linguistik dan budaya atau sekedar budaya saja dengan Amerika.

Proses pengidentifikasian diri ini pada umumnya cenderung berlangsung secara tidak sadar dimana tindakan pengidentifikasian diri tersebut diambil lebih karena tekanan lingkungan yang secara terus menerus mengekspos orang dengan budaya hidup yang identik dengan Amerika. Teman sekolah/kuliah, rekan sekantor, tetangga, tokoh, artis, dan terlebih lagi media elektronik semuanya memberikan tekanan psikologis yang kuat untuk mengikuti budaya hidup global ini. Walaupun sebagian besar dari orang yang mengadopsi budaya hidup global ini sangat mungkin tidak memahami Bahasa Inggris, lapisan pertama dari orang-orang ini, terutama dari kalangan media massa dan bisnis lokal (di luar Amerika), adalah orang-orang yang secara linguisitik dan budaya memahami dengan baik fenomena budaya hidup global ini.

Disinilah kita melihat peran Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi elemen penting yang memperkokoh keberadaan Amerika sebagai sumber rujukan budaya global dunia.

Pada hari ini fenomena budaya hidup global model ini bukan hanya melanda negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga negara-negara maju seperti Jepang, Perancis, dan bahkan Inggris sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya–tentunya dengan kadar penerimaan dan benturan budaya yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan sikap politik masing-masing negara. McDonald, sebuah usaha bisnis makanan yang berasal dari Amerika, telah menjadi budaya makan yang masuk ke Perancis, sebuah negara yang sesungguhnya masih tetap berusaha menjadikan Perancis sebagai sumber budaya global dunia melalui program-program Francophone nya. McDonald juga masuk ke Inggris, mantan negara adi daya dunia, meskipun negara ini sesungguhnya juga masih gencar menjalankan program-program pengajaran Bahasa Inggris dan pertukaran budaya di luar negeri.

Contoh lain adalah budaya musik dan perfilman dunia dimana kita lebih banyak terekspos dengan insan musik dan perfilman dari Amerika ketimbang mereka yang berasal dari negara-negara lain. Siapa yang tidak mengenal Micahel Jackson, Britney Spear atau Steven Spielberg, semuanya dari Amerika. Kita pada umumnya akan terpaksa berpikir keras apabila diminta untuk menyebutkan nama-nama insan perfilman atau musik asal negara lain. Hal unik lainnya dijumpai dalam dunia olahraga. Dengan kemampuan tekhnologi canggihnya dan disampaikan dalam Bahasa Inggris, beberapa jenis olahraga yang khas Amerika seperti tinju, gulat ala WWF (Wrestling), dan bola keranjang yang identik dengan NBA menjadi fenomona global dan selalu menjadi menu berita media massa di berbagai belahan dunia. Sebaliknya sepak bola yang telah sangat lama menjadi olah raga masyarakat dunia sampai hari ini bukanlah suatu jenis olahraga yang populer di Amerika. Kalau dibandingkan, American football yang merupakan sepak bola ala Amerika lebih populer ketimbang sepak bola.

Keseimbangan budaya global dunia

Tujuan utama dari tulisan ini bukanlah untuk membicarakan sisi negatif atau sisi positif dari budaya global yang ada saat ini yang memerlukan pembahasan terpisah. Titik tekan dari tulisan ini lebih pada isu tentang keseimbangan budaya global dunia dalam kaitannya dengan peran Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu dicermati adalah dampak dari peta keseimbangan budaya global hari ini, bentuk ideal representasi budaya global yang seharusnya muncul, dan sikap masyarakat dunia terhadap peran Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, budaya global yang ada hari ini pada umumnya merujuk kepada budaya-budaya yang berasal dari Amerika. Dengan kata lain, sebagian besar dari wilayah dunia tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap apa yang kita sebut sebagai budaya global. Realita seperti ini tentunya menimbulkan ketidakseimbangan representasi dari budaya global itu sendiri yang dengan perjalanan waktu sangat mungkin untuk menimbulkan benturan dan konflik antar budaya. Perlu kita ingat bahwa dengan karakter globalnya, budaya global hari ini bukan hanya akan dan telah menimbulkan benturan dan konflik antar budaya dalam konteks internasional, tetapi juga dalam konteks suatu entitas budaya nasional.

Perbedaaan pandangan antara kaum tua yang dianggap tradisional karena memegang teguh budaya lokal dengan kaum muda yang mengadopsi budaya global adalah salah satu contoh benturan atau konflik budaya yang timbul dalam konteks nasional. Dalam konteks internasional, karakter dari budaya global ini telah menyebabkan kegagalan sebagian orang dalam mengapresiasi ketinggian budaya dan peradaban masa lampau yang dimiliki oleh suatu bangsa. Hancurnya perpustakaan besar di Baghdad yang mempunyai koleksi yang sangat tinggi nilainya dalam perang Teluk II dan tergusurnya situs-situs bersejarah Islam di kota suci Mekah dan Madinah untuk pembangunan tempat-tempat komersial (padahal situs-situs tersebut merupakan milik umat Islam se- dunia) adalah diantara contoh kegagalan tersebut.

Di Indonesia, komersialisasi budaya lokal dalam dunia pariwisata sehingga menghilangkan nilai-nilai luhur dari budaya tersebut juga merupakan dampak samping dari budaya global dimana unsur-unsur kepentingan bisnis selalu melekat. Dengan demikian, diantara dampak besar budaya global hari ini adalah timbulnya semacam instabilitas sosial-budaya, terutama di negara-negara yang mempunyai akar budaya yang sangat berbeda dengan akar budaya global hari ini, akibat tidak seimbangnya representasi dari budaya global hari ini yang tidak memberikan pilihan-pilihan yang minim konflik budaya bagi masyarakat dunia yang sangat plural akar budayanya.

Sulit kiranya kita berharap akan munculnya suatu peta ideal dari representasi budaya global karena kompleksnya faktor-faktor penentu yang menopang eksistensi suatu budaya global. Yang dimaksudkan dengan peta ideal dari representasi budaya global disini adalah adanya pilihan-pilihan budaya global yang memungkinkan masyarakat dunia untuk tetap mengadopsi budaya global namun dengan kemungkinan benturan budaya yang kecil. Namun demikian, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa dunia telah sangat lama tidak berada dalam situasi dimana kemunculan budaya global yang beragam dimungkinkan. Ditopang dengan kemampuan keuangan, politik, militer, dan dominasi bahasa, budaya global hari ini cenderung semakin menghegemoni ketimbang memberikan ruang untuk munculnya pluralitas budaya global.

Disamping itu sikap inferior atau minder yang semakin menjangkiti sebagian masyarakat dunia juga menghambat tumbuhnya usaha dan inovasi ke arah munculnya pluralitas budaya global tersebut. Berbagai hal yang terus melanggengkan ketidakseimbangan representasi budaya global ini bukan hanya sangat potensial untuk menimbulkan benturan budaya atau bisa jadi musnahnya identitas budaya lokal suatu bangsa, tetapi juga semakin menutup peluang untuk saling mempelajari dan mengambil manfaat dari kebudayaan dunia yang plural. Alangkah malangnya peradaban manusia jika pada suatu waktu nanti masyarakat dunia tidak lagi bisa saling berbagi dan mengambil manfaat dari pluralitas budaya dunia karena semakin kokohnya hegemoni budaya global hari ini. Oleh karena itu, berbagai upaya yang mungkin untuk dilakukan kearah munculnya keseimbangan dan pluralitas budaya global perlu terus mendapat dukungan.

Salah satu upaya yang perlu mendapat dukungan dan pemikiran yang terus menerus adalah upaya merubah sikap dan kebijakan kita terhadap Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dari segi sikap sudah saatnya terjadi perubahan sikap mental kita sebagai pengguna Bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau sebagai orang-orang yang selama ini secara sadar atau tidak sadar telah mengasosiasikan diri kita dengan budaya penutur asli Bahasa Inggris. Persepsi seperti bahwa cara berbicara atau cara menulis kita dalam bahasa Inggris haruslah seperti cara berbicara atau cara menulis orang Amerika misalnya, sudah tidak lagi relevan dengan kenyataan bahwa bahasa Inggris adalah sebuah bahasa internasional dengan jumlah pengguna bukan native (asli)nya sudah jauh lebih banyak jumlahnya dari pada mereka yang menggunakannya sebagai bahasa pertama.

Salah satu akibat dari status Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional adalah perlunya usaha untuk saling memahami dan saling belajar baik secara linguistik ataupun budaya dari semua pengguna Bahasa Inggris, baik yang menggunakannya sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa asing. Perubahan sikap mental ini menjadi isu penting karena dengan terus-menerusnya exposure (pengenalan) budaya global hari ini ketengah masyarakat maka secara gradual persepsi, cara berpikir dan akhirnya tindakan-tindakan kita akan semakin jauh dari akar budaya kita sendiri yang sesungguhnya juga memiliki daya dorong untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang maju.

Dengan kata lain, perubahan sikap mental ini diperlukan agar kita tidak terjebak untuk terus-menerus mengadopsi kemajuan dan budaya global (baik yang dianggap positif ataupun negatif) yang ada dewasa ini. Perubahan sikap mental ini diperlukan agar kita bisa menginovasi dan mengkreasi kemajuan, atau minimal bisa mengadaptasikan kemajuan dan budaya global yang ada hari ini dalam koridor budaya lokal yang kita miliki. Oleh karena itu, Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, dengan segala pengaruh yang dimilikinya, seharusnya dijadikan alat untuk mencapai kemajuan yang berbasiskan budaya lokal/nasional, dan bukan sebagai alat untuk semakin mengokohkan hegemoni budaya global hari ini yang dampaknya sudah kita bicarakan diatas.

Dari segi kebijakan, khususnya dalam hal pengajaran Bahasa Inggris, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual karena dalam proses pengajaran suatu bahasa asing yang terjadi bukanlah semata-mata pembelajaran bahasa tetapi pada saat yang sama juga terjadi pembelajaran dan transfer nilai-nilai budaya, prinsip hidup, dan pola pikir. Proses pendidikan dan peningkatan kualifikasi guru Bahasa Inggris, buku, dan metodologi pengajaran perlu mendapat muatan-muatan lokal, disamping pengenalan nilai-nilai global/universal. Sikap proporsional tentunya diperlukan dalam hal ini agar proses pengajaran Bahasa Inggris mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap terbentuknya perubahan sikap mental yang mendorong orang untuk mengkreasi, menginovasi, dan mengadaptasi kemajuan.

April 15th, The Great Engine of China Is Low on Fuel:

… The diesel and power shortages have one thing in common: they are largely the result of the clash between China’s Communist past and its increasingly capitalist present. The government has set retail prices too low for diesel and electricity. So businesses, facing high world oil prices, are supplying less of both.

… Government officials have already announced that they will raise retail electricity prices for industrial users, although probably not homes, on May 1. An increase in diesel prices is also widely expected.

To be sure, central planning has also had advantages for China’s energy markets. Sweeping aside environmental, land use and financial hurdles that can delay power stations in the West for years, China has embarked on a binge of construction of new power plants, many of them coal-fired.

August 17th, Fuel Shortages Put Pressure on Price Controls in China:

Sudden shortages of gasoline and diesel in Southeastern China are reigniting a debate here: Is pressure from state companies, coupled with freely available information on oil prices, driving China to accept market forces faster than it may have wanted?

… China regulates retail fuel prices, adjusting them no more than once a month. But the government has not raised them nearly as quickly as world oil prices have risen, hoping to keep inflation in check. …

Sam Dale, an Asian oil analyst in Singapore with Energy Intelligence, a newsletter-publishing company based in New York, said oil companies appeared to be putting pressure on the Chinese government to free retail prices, by running their refineries below capacity and holding back supplies from the market. “It’s an artificial shortage,” he said.

Blog Tip to Economist’s View.

An obvious solution to –higher than supply available– demand of energy is of course price adjustment. Right after the last price hike, fuel consumption decreased by 16%. It doesn’t last long, the consumption climbs back up by some measure as much as 8%. The question is not whether price should be increased even more if we want reduction in consumption. The question is how to target and compensate the price increase for people with lower income. The President just recently mentioned that this has to be done, although he might take some hit politically. I hope he supplements this cure with other treatments for some people who have strong negative reactions (allergy) to the original medicine.

One main cause of the high demand is the relatively high fuel consumption by Indonesian motorists. Motor gasoline consumption in Indonesia is slightly above 50% of the total fuel consumption. While the U.S. transportation sector, with higher number of cars and longer distance travelled per capita, consumed about 44% of total fuel in 2004. Reducing motor fuel consumption can be achieved by reducing the number of cars and the time they spent on the road especially in Jakarta and other big cities. The “3 in 1″ rule tried to do just that. More comprehensive system could be designed based on Vickrey (1996 Nobel Prize for auction and decision theory in general) congestion pricing scheme. Variants of this scheme have been tried successfully in Singapore since 1970s and in London since 2003.

Again, just like the fuel price increase, the revenue raised can be distributed to people who can’t afford the tolls, for example by providing them yet another inexpensive mass transportation system. The ones available are not sufficient in terms of quality and quantity. The newly built systems were either half-hearted attempts, poorly designed, or unfinished due to sudden changes in policy or finances. I’m pretty confident that we have enough brain power to design it properly. As always what we need is the gut to drink up the medicine.

Untuk internasional, standarnya adalah New York City dengan indeks 100. Indeks untuk Jakarta untuk tahun 2005 adalah 78.9, yang berarti biaya hidup di Jakarta adalah 78.9% dari biaya hidup di NYC. Sebagai gambaran untuk yang di Amerika, San Francisco mempunyai index 84.9, Chicago 84.6, Washington DC 77.4, Boston 77.0, dan Pitttsburgh 69.6. Kuala Lumpur mempunyai index 67.7, sementara Singapura 82.2.

Indeks ini didapat dengan melakukan survei terhadap harga kumpulan barang dan jasa pokok yang sama di berbagai kota. Jadi harga keperluan pokok tersebut lebih murah di Jakarta daripada di NYC atau Chicago, tapi lebih mahal daripada di Boston. Yang harus diingat adalah ini untuk harga barang yang sama, kalau di NYC kita makan roti, berarti kita harus melihat harga roti tersebut di Jakarta, bukan harga nasi. Harga apartemen misalnya, berarti juga harus memiliki fasilitas yang sama (misalnya air panas, ac dll). Biaya hidup di Jakarta 80% dari NYC itu untuk barang-barang yang sama, yang biasanya diperlukan oleh expatriat. Untuk penduduk lokal, pilihan barangnya biasanya lebih murah, yang juga dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan.

Indeks Jakarta untuk tahun 2005 ini lebih rendah dari indeks tahun 2004 (83.9) dan 2003 (80.0), dan lebih tinggi dari indeks tahun 2002 (72.3) dan 2001 (68.5). Kalau digabung dengan naiknya pendapatan rata-rata penduduk, ini berarti dari tahun 2003-2005 ada peningkatan “purchasing power” (kemampuan membeli).

Untuk perbandingan kota-kota di Indonesia, standar yang dipakai adalah Jakarta dengan indeks 100. Kota-kota yang menjadi tempat operasi perusahaan internasional seperti Balikpapan, Jayapura dan Batam lebih mahal dari Jakarta. Untuk kota besar, Yogyakarta adalah yang paling murah dengan indeks 82. Bandung sedikit lebih mahal dari Yogyakarta, tapi masih jauh lebih murah dibanding Jakarta. Beberapa alasan untuk Bandung adalah banyaknya daerah penghasil bahan pangan di sekitarnya, dan ukuran kota yang relatif kecil membuat biaya transportasi lebih murah.