Tingginya tingkat ketergantungan terhadap bahan bakar bakar minyak (BBM) yang harganya terus berfluktuatif, membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis energi . Karena itu, pengoptimalan sumber energi alternatif yang potensinya melimpah di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan di masa depan.

Demikian salah satu kesimpulan yang didapat dari seminar energy bertajuk “Managing Energi for Better Prosperity” yang digagas Pusat Informasi dan pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) wilayah Amerika Serikat (AS) dan Kanada, di University of Toledo, Ohio, AS, Sabtu (19/4), atau Minggu (20/4) Waktu Indonesia Barat. Berbicara dalam seminar ini Manager PLN Cabang Bogor, Khairil Wahyuni, pakar transportasi Danet Suryatama, PhD dan ekonom Aria Novianto, kandidat Doktor Ekonomi University of Illinois.

Seminar ini juga dihadiri oleh Konsulat Jendral RI di Chicago, Hidayat Kartahadimaja dan Atase Pertanian Kedutaan Besar RI untuk AS, Maryanto. Peserta seminar hadir dari berbagai penjuru AS, diantaranya dari Texas, North Carolina dan Missouri.

Khairil memulai seminar dengan membahas restukturisasi managemen energi dengan melihat kasus di AS dan di Indonesia. Beberapa negara bagian di AS membuka kompetisi bebas untuk energi. Dengan membuat perbandingan antara negara bagian yang melakukan deregulasi dan yang tidak, Khairil mengambil kesimpulan bahwa kompetisi bebas belum tentu menghasilkan harga yang lebih murah.

Pemerintah perlu terus mendorong pengembangan energi alternatif terutama oleh wiraswata kecil dengan bekerja sama dengan PLN. Pengurangan subsidi untuk PLN akan berakibat ke kenaikan harga energi. Tetapi hal ini juga akan mendorong rakyat untuk melakukan penghematan energi.

Danet Suryatama melanjutkan dengan membahas urgensi dan teknologi pembangunan energi alternatif. Pemakaian berbagai sumber energi konvensional menghasilkan gas-gas yang berbahaya untuk udara, air dan tanah. Emisi gas berbahaya ini meningkat drastis sejak Revolusi Industri. Danet menggambarkan berbagai jenis energi bersih baik bagi transportasi maupun industri. Teknologi pembangunan energi bersih ini sebenarnya banyak yang cocok dan bisa dikembangkan di Indonesia.

Dari kacamata ekonomi, tambah Aria, harga adalah indikator dari meningkatnya permintaan dan adanya ketidakpastian persediaan berbagai sumber energi. Tetapi harga juga menjadi insentif bagi konsumer untuk mengurangi pemakaian dan bagi produser untuk mencari berbagai sumber energi baru.

Emisi yang dihasilkan dari pemakaian energi dirasakan oleh banyak pihak, termasuk yang tidak memakai energi. Harga energi seharusnya tidak hanya berasal dari biaya produksi tetapi juga memperhitungkan efek negatif emisi ini. Pemerintah bisa menjalankan kebijakan “cap and trade” dengan membatasi jumlah total emisi dan menjual belikan hak untuk mengeluarkan emisi. Pasar yang tercipta lewat kebijakan ini bisa mendorong inovasi untuk menurunkan emisi.

Solusi yang ditawarkan PLN untuk menghindari kenaikan TDL, terutama untuk pelanggan berdaya rendah adalah meminta tambahan subsidi. PLN tentu saja tidak akan mengusulkan deregulasi untuk dirinya sendiri.

Kalau DPR ingin melakukan deregulasi terhadap PLN suapa lebih kompetitif dan mengundang investor baru, yang memungkinkan ada di dua ujung: pembangkit dan retail. Sementara untuk distribusinya, karena perlu infrastruktur, maka agak susah untuk beranjak dari monopoli.

Kalau memang ada investor yang berminat, terutama di sisi pembangkit, sebisa mungkin diadakan dialog langsung dengan mereka, bukan lewat PLN. Bagaimanapun juga, PLN punya kepentingan sendiri untuk terus melakukan monopoli. PLN bisa mengambil untung lewat distribusi (yang dia monopoli), sementara dia bisa tekan harga pembangkit untuk mendorong pesaing mundur.

Yang bisa dilakukan untuk sekarang adalah melihat komponen dari TDL itu sekarang bagaimana. Berapa persen untuk pembangkit, berapa untuk distribusi, dll. Mungkin saja yang dimaui investor itu bukan naiknya TDL, tapi fair playing field dengan PLN. Untuk Amerika, misalnya bisa dilihat di EIA (Energy Information Administration), sub-bagian dari Department of Energy.

Dengan mengetahui komponen TDL (kemudian dibandingkan dengan negara lain persentasenya), paling tidak bisa mulai dilihat dimana ketidak-efisienannya. Apakah sistem yang sekarang bisa dipertahankan, atau perlu kompetisi biar lebih (terpaksa) efisien.

Elan:

Sebelum di-deregulasi perlu dilihat lahannya contestable nggak. Kalo nggak contestable (sunk cost-nya gede banget), jangan-jangan deregulasi hanya memindahkan status monopoli: dari negara ke swasta. Saya setuju monopoli nggak melulu jelek, tapi jelas perlu aturan dan enforcement yang konsisten.

Intinya kalo mau dibuka: harus diuji apakah lahannya memberikan peluang yang fair buat banyak pelaku untuk masuk. Mengkaji struktur TDL juga usul yang bagus: kita bisa melihat dimana sebenarnya inefisiensi terjadi. Jika inefisiensi bisa ditekan mungkin kenaikan TDL bisa minimal, jika kenaikan tsb tetap harus dilakukan.

Untuk perbandingan, saran saya mungkin perlu juga membandingkan dengan negara yang development levelnya kurang lebih sama –selain dengan negara maju kaya US. Nggak usah jauh-jauh, Malaysia, Thailand, atau Philipine saya kira cukup comparable.