Tingginya tingkat ketergantungan terhadap bahan bakar bakar minyak (BBM) yang harganya terus berfluktuatif, membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis energi . Karena itu, pengoptimalan sumber energi alternatif yang potensinya melimpah di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan di masa depan.

Demikian salah satu kesimpulan yang didapat dari seminar energy bertajuk “Managing Energi for Better Prosperity” yang digagas Pusat Informasi dan pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) wilayah Amerika Serikat (AS) dan Kanada, di University of Toledo, Ohio, AS, Sabtu (19/4), atau Minggu (20/4) Waktu Indonesia Barat. Berbicara dalam seminar ini Manager PLN Cabang Bogor, Khairil Wahyuni, pakar transportasi Danet Suryatama, PhD dan ekonom Aria Novianto, kandidat Doktor Ekonomi University of Illinois.

Seminar ini juga dihadiri oleh Konsulat Jendral RI di Chicago, Hidayat Kartahadimaja dan Atase Pertanian Kedutaan Besar RI untuk AS, Maryanto. Peserta seminar hadir dari berbagai penjuru AS, diantaranya dari Texas, North Carolina dan Missouri.

Khairil memulai seminar dengan membahas restukturisasi managemen energi dengan melihat kasus di AS dan di Indonesia. Beberapa negara bagian di AS membuka kompetisi bebas untuk energi. Dengan membuat perbandingan antara negara bagian yang melakukan deregulasi dan yang tidak, Khairil mengambil kesimpulan bahwa kompetisi bebas belum tentu menghasilkan harga yang lebih murah.

Pemerintah perlu terus mendorong pengembangan energi alternatif terutama oleh wiraswata kecil dengan bekerja sama dengan PLN. Pengurangan subsidi untuk PLN akan berakibat ke kenaikan harga energi. Tetapi hal ini juga akan mendorong rakyat untuk melakukan penghematan energi.

Danet Suryatama melanjutkan dengan membahas urgensi dan teknologi pembangunan energi alternatif. Pemakaian berbagai sumber energi konvensional menghasilkan gas-gas yang berbahaya untuk udara, air dan tanah. Emisi gas berbahaya ini meningkat drastis sejak Revolusi Industri. Danet menggambarkan berbagai jenis energi bersih baik bagi transportasi maupun industri. Teknologi pembangunan energi bersih ini sebenarnya banyak yang cocok dan bisa dikembangkan di Indonesia.

Dari kacamata ekonomi, tambah Aria, harga adalah indikator dari meningkatnya permintaan dan adanya ketidakpastian persediaan berbagai sumber energi. Tetapi harga juga menjadi insentif bagi konsumer untuk mengurangi pemakaian dan bagi produser untuk mencari berbagai sumber energi baru.

Emisi yang dihasilkan dari pemakaian energi dirasakan oleh banyak pihak, termasuk yang tidak memakai energi. Harga energi seharusnya tidak hanya berasal dari biaya produksi tetapi juga memperhitungkan efek negatif emisi ini. Pemerintah bisa menjalankan kebijakan “cap and trade” dengan membatasi jumlah total emisi dan menjual belikan hak untuk mengeluarkan emisi. Pasar yang tercipta lewat kebijakan ini bisa mendorong inovasi untuk menurunkan emisi.

Solusi yang ditawarkan PLN untuk menghindari kenaikan TDL, terutama untuk pelanggan berdaya rendah adalah meminta tambahan subsidi. PLN tentu saja tidak akan mengusulkan deregulasi untuk dirinya sendiri.

Kalau DPR ingin melakukan deregulasi terhadap PLN suapa lebih kompetitif dan mengundang investor baru, yang memungkinkan ada di dua ujung: pembangkit dan retail. Sementara untuk distribusinya, karena perlu infrastruktur, maka agak susah untuk beranjak dari monopoli.

Kalau memang ada investor yang berminat, terutama di sisi pembangkit, sebisa mungkin diadakan dialog langsung dengan mereka, bukan lewat PLN. Bagaimanapun juga, PLN punya kepentingan sendiri untuk terus melakukan monopoli. PLN bisa mengambil untung lewat distribusi (yang dia monopoli), sementara dia bisa tekan harga pembangkit untuk mendorong pesaing mundur.

Yang bisa dilakukan untuk sekarang adalah melihat komponen dari TDL itu sekarang bagaimana. Berapa persen untuk pembangkit, berapa untuk distribusi, dll. Mungkin saja yang dimaui investor itu bukan naiknya TDL, tapi fair playing field dengan PLN. Untuk Amerika, misalnya bisa dilihat di EIA (Energy Information Administration), sub-bagian dari Department of Energy.

Dengan mengetahui komponen TDL (kemudian dibandingkan dengan negara lain persentasenya), paling tidak bisa mulai dilihat dimana ketidak-efisienannya. Apakah sistem yang sekarang bisa dipertahankan, atau perlu kompetisi biar lebih (terpaksa) efisien.

Elan:

Sebelum di-deregulasi perlu dilihat lahannya contestable nggak. Kalo nggak contestable (sunk cost-nya gede banget), jangan-jangan deregulasi hanya memindahkan status monopoli: dari negara ke swasta. Saya setuju monopoli nggak melulu jelek, tapi jelas perlu aturan dan enforcement yang konsisten.

Intinya kalo mau dibuka: harus diuji apakah lahannya memberikan peluang yang fair buat banyak pelaku untuk masuk. Mengkaji struktur TDL juga usul yang bagus: kita bisa melihat dimana sebenarnya inefisiensi terjadi. Jika inefisiensi bisa ditekan mungkin kenaikan TDL bisa minimal, jika kenaikan tsb tetap harus dilakukan.

Untuk perbandingan, saran saya mungkin perlu juga membandingkan dengan negara yang development levelnya kurang lebih sama –selain dengan negara maju kaya US. Nggak usah jauh-jauh, Malaysia, Thailand, atau Philipine saya kira cukup comparable.

Maraknya dan mahalnya sekolah swasta di Indonesia (terutama di Jakarta, sementara masih berkonsentrasi di tingkat dasar) mengundang sedikitnya 2 pertanyaan:

• Apakah sekolah merupakan faktor penentu dalam kualitas pendidikan?
• Mana yang lebih baik: memperbaiki kualitas sekolah negeri atau membantu tersedianya pilihan yang terjangkau (lewat sistem voucher misalnya)?

Dua professor fakultas pendidikan dari UIUC melakukan penelitian terhadap skor tes matematika lebih dari 340000 murid kelas 4 dan 8 di 13000 sekolah baik negeri maupun swasta. Hasil penelitian menunjukkan skor dari murid sekolah swasta lebih baik. (NY Times artikel tentang penelitian ini)

Tunggu dulu, ceritanya belum selesai

Tetapi kalau murid-murid hanya berbeda sekolah mereka, sementara berbagai faktor demografis (pendapatan orang tua, tingkat pendidikan orang tua, lingkungan rumah dll) sama, maka murid sekolah negeri tidak kalah bahkan lebih baik daripada murid sekolah swasta. Kalau ada dua anak kembar, maka kemungkinan besar skor tes anak kembar yang di sekolah negeri lebih baik daripada saudara kembarnya di yang sekolah swasta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor bawaan murid (siapa orang tuanya, dimana dia tinggal) lebih berpengaruh terhadap skor tesnya daripada jenis sekolahnya.

Di buku Freakonomics ada bab yang membahas tentang berbagai penelitian terhadap peranan orang tua dalam kesuksesan pendidikan anak. Kesimpulannya hampir mirip, faktor yang lebih menentukan “is not what the parents do, is who the parents are.”

Usaha orang tua untuk berusaha mencari dan membiayai sekolah swasta menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan anak. Kepedulian ini lebih menentukan kesukesan pendidikan tersebut dibanding jenis sekolah yang dipilih.

Yang perlu diingat, sarana pendukung (guru, buku, fasilitas, kurikulum) sekolah negeri di Indonesia masih sangat minim dan jauh tertinggal dibanding sekolah swasta. Kalau hal ini bisa diperbaiki, berarti masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang cukup berkualitas dengan harga terjangkau.

Sistem voucher sendiri secara teknis masih sulit untuk direalisasikan. Di Amerikapun sistem ini tidak tersebar luas. Yang mungkin bisa dilakukan adalah menerapkannya di satu kota yang sekolah swastanya cukup banyak dan berkembang. Di Depok misalnya.

Sekolah bukan satu-satunya sarana pendidikan. Pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan sebelum dan di luar sekolah. Misalnya melalui pengadaan buku-buku murah atau pembuatan acara pendidikan di televisi.

Elan:

Equally important juga adalah ‘mengontrol’ important unobserved characteristics kayak misalnya perbedaan besar subsidy per anak di sekolah swasta dan negeri. Ini, most likely, merupakan faktor penting yang bisa membedakan tingkat prestasi anak, dan kayaknya nggak di kontrol (karena mungkin nggak ada datanya) dalam penelitian tsb. Untuk Indonesia sendiri kondisinya kurang lebih sama. Ada satu paper yang bahas ini dari Newhouse dan Beegle, judulnya “The effect of school type on academic achievement: Evidence from Indonesia”.

Studi itu menunjukan bahwa anak-anak yang lulus dari SMP negeri di Indonesia cenderung memiliki nilai (NEM) yang lebih tinggi dari anak-anak yang lulus dari tipe sekolah lainnya. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa? One of the answers is better input. Sekolah negeri punya input yang lebih baik dari sekolah-sekolah lainnya. Dan ini yang di-proxy oleh faktor-faktor demografis tadi.

Pertanyaan lanjutannya kenapa koq sekolah negeri yang dapet input yang baik. Disini issue-nya supply and demand. Paling tidak sampai lima tahun yang lalu, pemerintah masih jadi dominant supplier (kalo nggak bisa dibilang monopoli) untuk komoditas pendidikan lewat subsidi. Subsidi ini yang partly menjelaskan secara umum sekolah-sekolah negeri unggul dalam kualitas (guru, gedung, dlsb) dan fasilitas (perpus, dll). Perkecualiannya mungkin di kota-kota besar. Pasar pendidikan publik ini juga di-quota/rationed, lewat seleksi masuk sekolah terpusat. Disisi lain, ‘selera’ konsumen (ortu murid) cenderung masih the one and only: yang penting anaknya pinter. This raises selection problem: yang pinter cenderung masuk ke sekolah negeri, sisanya ke swasta.

Makin kesini dua sisi pasar ini bisa dan akan berubah. Peran pemerintah kita lihat makin berkurang (subsidi berkurang, test masuk didesentralisasi, dlsb) dan bermunculan ‘supplier-supplier’ pendidikan lain. Dengan kata lain, pasar punya persaingan sekarang. Di sisi lain, selera, objective dan daya beli ortu murid juga berubah. Misalnya, orang tua nggak lagi sekedar pengin anaknya pinter ‘ilmu dunia’, tapi juga pengen punya ilmu agama. Kecenderungan baru ini eventually jelas akan mengubah peran ‘tipe se kolah’ dalam menentukan prestasi anak.

Namun jangan seneng dulu dengan perkembangan ini. Jika persaingan di pasar lain mungkin bisa menurunkan harga, di pasar pendidikan ceritanya bisa berbeda. Persaingan di pasar pendidikan nggak sempurna, dimana setiap supplier bisa menarik garis perbedaan dengan pelaku lainnya. As a result, instead of driving the price down, this ‘competition’ even increase the price of education. Fenomena sekolah mahal saat ini, menurut saya, adalah buah dari fenomena ini.

Ramai-ramai soal rencana publikasi majalah Playboy di Indonesia membuat saya kembali berpikir tentang berbagai masalah negeri ini dan usaha pemecahannya.

Saya melihat berbagai usaha ini sifatnya masih sangat sporadis dan reaktif:

1. Kasus/masalah timbul.
2. Media masa membesarkan atau malah membesar-besarkannya.
3. Reaksi dari masyarakat.
4. Reaksi dari pemerintah (mungkin).
5. Sudah.

Bukan berarti berbagai masalah tersebut tidak penting, tapi dalam konteks yang lebih besar ada yang perlu dan bisa lebih giat kita perjuangkan.

Misalnya kasus formalin. Kalau memang benar berbahaya, apakah hanya formalin saja, bahan kimia yang dipakai dalam pengolahan makanan dan membahayakan kesehatan. Seharusnya kita bertanya lebih luas, bagaimana proses pengolahan makanan di Indonesia, bagaimana sistem kontrolnya, dll.

Apakah majalah yang sekarang sedang diramaikan ini satu-satunya yang menyebar pornografi? Tentu saja tidak. Bagaimana aturan tentang pornografi dan penyebarannya di berbagai media (tidak hanya majalah)? Apakah bisa dikontrol peredarannya? Apakah demand untuk pornografi ataukan supplynya yang memungkinkan untuk diatur?

Untuk setiap kasus ini, energi yang kita kerahkan luar biasa besar. Setelah itu kita berhenti dan beristirahat lama.

Ibarat lari, kita tidak sprint 100 meter dalam waktu 10 detik, kemudian berhenti 20 menit. Seharusnya kita punya perencanaan jangka panjang dalam maraton ini.

Berhubungan dengan ini, ada satu buku yang cukup menarik, baru terbit tahun 2005. Judulnya, “The Moral Consequences of Economic Growth” oleh Benjamin Friedman, Professor di Harvard.

Berhubungan dengan kemiskinan, apakah kita memecahkan masalah yang sekarang ada di depan mata: busung lapar, blt, pendidikan dasar, perbaikan puskemas dll atau lebih berkosentrasi pada tujuan jangka panjang.

[Ini dari reviewnya deLong]
Bagi Friedman, masyarakat modern itu seperti sepeda dengan pertumbuhan ekonomi sebagai rodanya. Masyarakat maju kalau rodanya berputar, dan selama roda tersebut berputar, sepedanya akan stabil. Tapi begitu roda berhenti, kestabilan akan terganggu.

Termasuk dalam kestabilan adalah mencakup demokrasi, kebebasan individu dan kesejahteraan masyarakat.

Saya sendiri masih kurang begitu yakin dengan thesis ini. Dalam masalah kemiskinan, kalau Friedman benar, berarti kebijakan yang
mendukung pertumbuhan GDP dalam jangka panjang akan mengentaskan orang-orang miskin.

Kalau Friedman salah, kira-kira apa rencana jangka panjang kita dalam masalah kemiskinan ini, sebagaimana apa rencana jangka panjang kita dalam berbagai masalah lain?

Tentu saja salah dan benar bukan hanya 2 pilihan yang tersedia. Yang lebih mungkin adalah di antaranya.

Salah satu pelajaran dari bencana di beberapa tempat di Amerika Serikat, terutama di New Orleans, akibat badai Katrina adalah mahalnya harga ketertinggalan. Sebagian besar korban badai ini adalah korban ketertinggalan. Mereka tertinggal secara literal di New Orleans, sementara sebagian besar penduduk meninggalkan kota sebelum badai. Ketertinggalan ekonomi menyebabkan kemampuan transportasi dan mobilitas mereka terbatas.

Sensus tahun 2000 menyebutkan bahwa penghasilan penduduk di daerah yang terkena banjir dari badai Katrina adalah 28% di bawah rata-rata nasional. Sebanyak 27% penduduk di daerah banjir berada di bawah garis kemiskinan, jauh di atas 12% angka nasional. Kendaraan pribadi hanya dimiliki oleh 79% penduduk sekitar New Orleans, sementara 88% penduduk Amerika memiliki alat transportasi pribadi yang vital untuk mengungsi.

Ketertinggalan informasi menyebabkan rangkaian peringatan tentang bahaya badai dan ancaman banjir kurang mengena ke mereka. Tertinggalnya tingkat pendidikan juga merupakan faktor penting dalam pertimbangan mereka untuk mengabaikan peringatan tersebut. Secara geografis, mereka juga tertinggal di daerah yang lebih rawan banjir dan relatif sulit dijangkau. Hanya 51% dari mereka tinggal di rumah pribadi, relatif rendah dibandingkan dengan 66% untuk tingkat nasional.

Marginalisasi FEMA dan Resiko Ketertinggalan

Dengan berbagai kondisi yang serba mengkhawatirkan tersebut, mereka malah ditinggalkan dan dilupakan dalam perencanaan. Apa yang terjadi di New Orleans ini sudah diprediksi dan disusun skenario untuk menghadapinya oleh berbagai lembaga, termasuk Badan Federal untuk Managemen Bencana (FEMA). Tetapi, seperti dikutip harian New York Times, dalam perencanaan tersebut belum ada prosedur penyelamatan terhadap mereka yang tidak meninggalkan kota. Skenario yang ada berasumsi bahwa penduduk harus bisa mengungsi sebelum bencana terjadi.

Langsung atau tidak langsung asumsi ini adalah buah dari paham konservatif yang memegang tampuk pemerintahan federal Amerika Serikat. Pemerintahan konservatif yang ideal adalah pemerintahan minimal. Konservatif percaya bahwa rakyat lebih tahu bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki, dan mekanisme pasar akan bekerja untuk menjamin keperluan bersama. Hal ini terlihat jelas pada keputusan pemerintah untuk memotong pajak walaupun dihadapkan pada defisit perdagangan dan pembengkakan anggaran biaya untuk Irak. Potongan pajak tersebut diharapkan bisa membangkitkan ekonomi melalui investasi dan konsumsi swasta.

Kemakmuran Amerika dalam setengah abad terakhir tidak lepas dari asas pasar bebas. Mekanisme pasar memberikan kesempatan berkreasi seluasnya dalam kehidupan. Tetapi kebebasan ini juga menciptakan kesenjangan ekonomi yang cukup besar. Mereka yang tertinggal di awal menjadi lebih tertinggal dalam kompetisi. Pendukung pasar bebas juga mengakui fakta ini, tetapi menunjukkan bahwa kualitas hidup penduduk Amerika Serikat, bahkan yang berada di bawah garis kemiskinan, masih jauh lebih baik dibandingkan kehidupan rata-rata penduduk di banyak negara lain. Katrina telah menunjukkan walaupun kehidupan sehari-hari mereka yang tertinggal tersebut cukup baik, resiko ketertinggalan, terutama ketika bencana menimpa, ternyata cukup fatal. Mereka menjadi korban bencana alam yang sebenarnya cukup bisa dihindarkan.

FEMA yang bertanggung jawab terhadap penanganan korban Katrina, juga menjadi korban minimalisasi peran pemerintah. Perubahan struktur dan pengurangan anggaran di FEMA mengurangi kemampuannya, baik dari sisi SDM maupun perangkat keras. Hal ini berarti pemerintah lokal harus menanggung sebagian beban yang sebelumnya ada di FEMA. Tetapi tingkat kerusakan yang parah dan jumlah korban yang banyak menyebabkan pemerintah lokal kewalahan. Ditambah lagi sumber daya lokal yang sangat diperlukan, seperti National Guard dan teknisi bendungan, telah dikirim ke Irak. Mereka jelas memerlukan pertolongan pemerintah federal.

Kewajiban Pemerintah

Willian Cohen, mantan menteri pertahanan di administrasi Clinton dan juga mantan Senator dari Partai Republik, pernah berkata, “Pemerintah adalah musuh, sampai anda perlu teman.” Bagi konservatif, pemerintah seolah musuh, dan perannya bisa digantikan oleh individu dan pasar. Katrina membuktikan bahwa pemerintah diperlukan oleh kaum yang tertinggal untuk ikut membantu menanggung resiko ketertinggalan mereka, terutama dalam situasi darurat dan yang mempunyai implikasi jangka panjang. Pemerintah tidak hanya harus membantu penyelamatan penduduk ketika bencana alam terjadi, tetapi juga memberikan sarana untuk kelangsungan hidup mereka setelahnya.

Masalah lain, seperti kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan, kalau tidak ditangani secara benar juga mempunyai implikasi jangka panjang dan resiko cukup tinggi bagi mereka yang kurang mampu. Dalam berbagai kebijakannya, pemerintah hendaknya tidak hanya melihat hasil angka kemakmuran secara rata-rata, tetapi terlebih harus memperhatikan mereka yang tertinggal. Apalagi kalau yang tertinggal itu adalah sebagian besar dari penduduk, seperti di Indonesia.

From Economist (subscription required), 9/3/2005:

• Fuel subsidies: The rise in international oil price means that oil imports cost more than six times of the original budget. This alone should not doom rupiah, since Indonesia also benefits from the exports.
• Increase in domestic oil consumption (despite earlier price hike), coupled with the decline in production (some due to dispute with Exxon).
• Too little too late from BI.
• Indecisive administration that doesn’t signal confidence to already nervous investors.

Representasi budaya global dunia dewasa ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara peran bahasa-bahasa dunia dengan proses munculnya suatu budaya menjadi budaya global. Uraian-uraian yang disampaikan oleh Alaistar Pennycook dalam bukunya “The Cultural Politics of English as an International Language” mengindikasikan bahwa bahasa, dalam hal ini Bahasa Inggris, telah menjadi alat yang sangat ampuh untuk menyebarkan budaya penutur bahasa tersebut ke seluruh dunia. (more…)

in having the energy crisis first. I was not aware of this until yesterday’s article in NY Times. The situations are not exactly the same. China also has single state-controlled oil company. But, apparently this company is also influenced by other groups and agencies with sometimes contrasting incentives.

April 15th, The Great Engine of China Is Low on Fuel:

… The diesel and power shortages have one thing in common: they are largely the result of the clash between China’s Communist past and its increasingly capitalist present. The government has set retail prices too low for diesel and electricity. So businesses, facing high world oil prices, are supplying less of both.

… Government officials have already announced that they will raise retail electricity prices for industrial users, although probably not homes, on May 1. An increase in diesel prices is also widely expected.

To be sure, central planning has also had advantages for China’s energy markets. Sweeping aside environmental, land use and financial hurdles that can delay power stations in the West for years, China has embarked on a binge of construction of new power plants, many of them coal-fired.

August 17th, Fuel Shortages Put Pressure on Price Controls in China:

Sudden shortages of gasoline and diesel in Southeastern China are reigniting a debate here: Is pressure from state companies, coupled with freely available information on oil prices, driving China to accept market forces faster than it may have wanted?

… China regulates retail fuel prices, adjusting them no more than once a month. But the government has not raised them nearly as quickly as world oil prices have risen, hoping to keep inflation in check. …

Sam Dale, an Asian oil analyst in Singapore with Energy Intelligence, a newsletter-publishing company based in New York, said oil companies appeared to be putting pressure on the Chinese government to free retail prices, by running their refineries below capacity and holding back supplies from the market. “It’s an artificial shortage,” he said.

Blog Tip to Economist’s View.

Regarding current problem of energy shortage, Arianto correctly suggested that we should move from offering superficial solutions to identifying and investigating the sources of the problem. Like all the other problems Indonesia is facing, this problem doesn’t stand alone and trying to fix it correctly means having to deal with some parts of other equally complicated problems. Of course there won’t be a panacea, but it’s always dangerous to depend on a pain reliever for a longer period than necessary. And, looking at the source of pain will hurt and also remind you that the medicine will be bitter, hard to swallow and take a long time to make any difference.

An obvious solution to –higher than supply available– demand of energy is of course price adjustment. Right after the last price hike, fuel consumption decreased by 16%. It doesn’t last long, the consumption climbs back up by some measure as much as 8%. The question is not whether price should be increased even more if we want reduction in consumption. The question is how to target and compensate the price increase for people with lower income. The President just recently mentioned that this has to be done, although he might take some hit politically. I hope he supplements this cure with other treatments for some people who have strong negative reactions (allergy) to the original medicine.

One main cause of the high demand is the relatively high fuel consumption by Indonesian motorists. Motor gasoline consumption in Indonesia is slightly above 50% of the total fuel consumption. While the U.S. transportation sector, with higher number of cars and longer distance travelled per capita, consumed about 44% of total fuel in 2004. Reducing motor fuel consumption can be achieved by reducing the number of cars and the time they spent on the road especially in Jakarta and other big cities. The “3 in 1″ rule tried to do just that. More comprehensive system could be designed based on Vickrey (1996 Nobel Prize for auction and decision theory in general) congestion pricing scheme. Variants of this scheme have been tried successfully in Singapore since 1970s and in London since 2003.

Again, just like the fuel price increase, the revenue raised can be distributed to people who can’t afford the tolls, for example by providing them yet another inexpensive mass transportation system. The ones available are not sufficient in terms of quality and quantity. The newly built systems were either half-hearted attempts, poorly designed, or unfinished due to sudden changes in policy or finances. I’m pretty confident that we have enough brain power to design it properly. As always what we need is the gut to drink up the medicine.

Saya baru baca-baca soal hasil survei biaya hidup (living cost) dari Mercer. Mercer adalah perusahaan Human Resources yang banyak dipakai jasanya oleh berbagai perusahaan internasional. Survei ini dipakai sebagai standar bagi berbagai perusahaan untuk menentukan gaji pegawai mereka di luar negeri.

Untuk internasional, standarnya adalah New York City dengan indeks 100. Indeks untuk Jakarta untuk tahun 2005 adalah 78.9, yang berarti biaya hidup di Jakarta adalah 78.9% dari biaya hidup di NYC. Sebagai gambaran untuk yang di Amerika, San Francisco mempunyai index 84.9, Chicago 84.6, Washington DC 77.4, Boston 77.0, dan Pitttsburgh 69.6. Kuala Lumpur mempunyai index 67.7, sementara Singapura 82.2.

Indeks ini didapat dengan melakukan survei terhadap harga kumpulan barang dan jasa pokok yang sama di berbagai kota. Jadi harga keperluan pokok tersebut lebih murah di Jakarta daripada di NYC atau Chicago, tapi lebih mahal daripada di Boston. Yang harus diingat adalah ini untuk harga barang yang sama, kalau di NYC kita makan roti, berarti kita harus melihat harga roti tersebut di Jakarta, bukan harga nasi. Harga apartemen misalnya, berarti juga harus memiliki fasilitas yang sama (misalnya air panas, ac dll). Biaya hidup di Jakarta 80% dari NYC itu untuk barang-barang yang sama, yang biasanya diperlukan oleh expatriat. Untuk penduduk lokal, pilihan barangnya biasanya lebih murah, yang juga dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan.

Indeks Jakarta untuk tahun 2005 ini lebih rendah dari indeks tahun 2004 (83.9) dan 2003 (80.0), dan lebih tinggi dari indeks tahun 2002 (72.3) dan 2001 (68.5). Kalau digabung dengan naiknya pendapatan rata-rata penduduk, ini berarti dari tahun 2003-2005 ada peningkatan “purchasing power” (kemampuan membeli).

Untuk perbandingan kota-kota di Indonesia, standar yang dipakai adalah Jakarta dengan indeks 100. Kota-kota yang menjadi tempat operasi perusahaan internasional seperti Balikpapan, Jayapura dan Batam lebih mahal dari Jakarta. Untuk kota besar, Yogyakarta adalah yang paling murah dengan indeks 82. Bandung sedikit lebih mahal dari Yogyakarta, tapi masih jauh lebih murah dibanding Jakarta. Beberapa alasan untuk Bandung adalah banyaknya daerah penghasil bahan pangan di sekitarnya, dan ukuran kota yang relatif kecil membuat biaya transportasi lebih murah.