11 Poin Perjanjian Kerjasama Antara PKS dan Partai Demokrat

PKS dan Partai Demokrat telah menandatandatangani Piagam Kerjasama dan kesepakatan operasional koalisi. Kata kunci Piagam Kerjasama adalah kesepakatan memberikan respon dengan mengutamakan prinsip kepedulian dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat Indonesia. Untuk lingkup regional dan internasional mempelopori ketertiban dunia dan konsisten mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang belum merdeka seperti Palestina dan negara lainnya.

11 Poin Target Kerja Koalisi:

1. Kepemimpinan Nasional: Mengusung pemimpin yang visioner, tegas, bersih dan loyal serta membangun sistem dan budaya yang kondusif bagi kepentingan negara dan bangsa.

2. Pemberantasan KKN: Penegakan hukum yang sungguh-sungguh dan konsisten tanpa pandang bulu.

3. Sistem Demokrasi yang Dinamis dan Stabil: Terciptanya pemerintahan yang kuat, memberikan keleluasaan diangkatnya alternatif dan solusi KEISLAMAN dan KEBHINEKAAN.

4. Reformasi Birokrasi: Membangun birokrasi bersih, peduli, profesional berbasis meritokrasi dan mengedepankan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

5. Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien: Otonomi daerah ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dalam bingkai NKRI.

6. Ekonomi yang Kuat dan Mandiri: Berpihak kepada EKONOMI KERAKYATAN dalam rangka kesetaraan dan keadilan.

7. Kedaulatan Pangan, Energi, dan Air: Kemandirian pangan, energi dan air melalui program ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi.

8. Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran: Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta peluang usaha, akses informasi pemasaran dan permodalan.

9. Membangun Martabat Bangsa: Penguatan moral bangsa dan penguatan budaya asli bangsa, relijius, gotong royong melalui gerakan kebudayaan.

10. Kesempatan Pendidikan: Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan pendidikan.

11. Kesehatan Paripurna: Mewujudkan sehat paripurna melalui pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau.

Piagam Kerjasama di tandatangani tanggal 15 Mei 2009 oleh Presiden dan Sekjen PKS serta Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat.